850 Perangkat Desa Kebumen ke Jakarta Menagih Janji Jokowi

Perangkat Desa Kebumen ikut orasi menagih janji Presiden Jokowi di Jakarta, Selasa (24/10/2017).

KEBUMEN (www.beritakebumen.info) - Ratusan perangkat desa Kebumen yang tergabung dalam Perangkat Desa Indonesia (PPDI) berangkat ke Jakarta hendak menemui Presiden Jokowi. Mereka mengikuti aksi demonstrasi menagih janji Presiden Joko Widodo, Selasa (24/10/2017) bersama dengan perangkat lainnya dari seluruh Indonesia. Para perangkat desa menyuarakan aspirasinya kepada Presiden Joko Widodo yang pernah menjanjikan mereka secara bertahap untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Menurut Ketua 1 PPDI Kebumen, Kasimin, ada 850 anggota PPDI Kebumen yang berangkat ke Jakarta menghadiri Silaturahmi Nasional PPDI itu. Mereka berangkat menggunakan 19 bus dan dua mobil itu berangkat dari Terminal Gombong, Senin (23/10/2017).

Sayang, mereka gagal bertemu Jokowi. Hanya Dirjen Kemendagri yang menyapa para perangkat desa. Selanjutnya, mereka hanya mengirimkan 20 orang sebagai perwakilan untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo di istana negara.

Melansir Kebumenekspres, Ketua PPDI Kebumen,Suhardi mengatakan, wajar bila para perangkat desa meminta peningkatan kesejahteraan. Pihaknya berharap agar pemerintahan Jokowi benar-benar menepati janjinya untuk menyejahterakan para perangkat desa. “Hal itu salah satunya dilakukan dengan merealisasikan janjinya untuk mengangkat perangkat desa menjadi PNS, secara bertahap atau minimal disetarakan dengan golongan 2a,” tegasnya.




Kendati terdapat perangkat desa yang pergi ke Jakarta, namun hal itu tidak mengganggu kinerja perangkat dalam melayani masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Kepala Desa Roworejo Amir Syarifudin. Pasalnya hanya dua sampai tiga perangkat yang berangkat ke Jakarta. “Benar, perangkat kami juga ada yang berangkat, tapi tidak sampai menganggu pelayanan kepada masyarakat. Sebab hanya dua orang,” jelasnya.

Menurut Amir, kepergian para perangkat desa untuk memenuhi pimpinan negara, merupakan sebuah hak. Artinya perangkat desa mempunyai hak untuk menyampaikan untuk menemui pimpinan negara atau presiden. “Itu hak mereka untuk melakukan itu, yang penting yang di sini dapat melayani masyarakat dengan baik,” ungkapnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kebumen Asep Nurdian, menurutnya meski para perangkat pergi ke Jakarta, namun tidak akan pelayanan tidak terganggu. Selain itu para perangkat yang akan berangkat juga tidak akan mendapatkan sanksi dari Pemerintah Kabupaten.”Paling per desa hanya diambil satu atau dua perangkat saja,” ucapnya. (*)