Tenaga Kerja Asing (TKA) di Jateng Capai 2.119 Orang, Kebumen dan Wonosobo Nihil

KEBUMEN (www.beritakebumen.info) - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jateng mencatat adanya peningkatan jumlah tenaga kerja asing (TKA) yang bekerja di Jawa Tengah. Pada tahun 2017 jumlah TKA mencapai 2.119 orang, meningkat dibanding TKA tahun 2016 sebanyak 1.986 orang. Bukan hanya jumlah TKA, jumlah negara asalnya pun meningkat dari 50 menjadi 53 negara. Terbanyak dari RRC 381 orang, Korea Selatan 207 orang, Jepang 105 orang, Taiwan 93 orang, dan India 87 orang.

Sesuai data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jateng 2.119 TKA itu tersebar di 33 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Ada dua kabupaten yang tak ada TKA,yakni Kebumen dan Wonosobo. Sedang TKA terbanyak berada di Kota Semarang sebanyak 181 orang. Diikuti Kabupaten Semarang, Batang, Jepara dan Cilacap.

Mereka bekerja di berbagai macam sektor usaha. Diantaranya di bidang industri tekstil dan kulit, industri garmen dan pakaian jadi, bidang perdagangan, industri pemintalan dan tenun, industri minuman, dan jasa pendidikan. Pembangunan PLTU Batang dan Cilacap juga turun menyumbang jumlah TKA di wilayah tersebut.




Melansir berita dari suaramerdeka.com, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jateng Wika Bintang menjelaskan salah satu faktor utama peningkatan jumlah TKA adalah dibukanya keran investasi dari luar negeri ke Jateng.

“Biasanya pada tahun-tahun awal, mereka (investor) membawa alat, teknologi dan sumber daya manusia dari negara setempat,” kata Wika, kemarin.

Wika mengatakan tak mudah untuk menjadi TKA. Setiap TKA juga tidak diperbolehkan menduduki lebih dari satu jabatan, berijazah minimal S1, pengalaman kerja dibidangnya lima tahun dan bersedia alih teknologi dengan didampingi tenaga kerja asli indonesia saat menjalankan tugasnya.

Anggota Komisi E DPRD Jateng Yudi Indras Wiendarto meminta Pemprov Jateng memperketat pengawasan pada tenaga kerja asing (TKA) yang ada di Jawa Tengah. Dengan dibukanya keran investasi dari luar negeri, maka memungkinkan jumlah TKA akan terus bertambah dan tidak menutup kemungkinan ada yang ilegal.

Yudi yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Jateng mengaku senang sekaligus khawatir dengan kondisi itu. Senang lantaran jumlah peningkatan TKA itu sebagai salah satu indikator peningkatan investasi dari luar negeri di Jateng. Artinya, modal asing akan menggerakkan roda perekonomian masyarakat Jateng.

Tapi di sisi lain, ia khawatir jika penambahan jumlah TKA itu karena proses alih teknologi dari TKA pada tenaga kerja asli Indonesia tak berjalan mulus. Sesuai aturannya, keberadaan TKA di Indonesia dibatasi masa kerjanya, ia harus mau mentransfer ilmu pada tenaga kerja asli Indonesia.

“Tetap harus diwaspadai. Kalau memang peningkatan TKA itu dikarenakan iklim investasi yang terus meningkat maka itu baik. Tapi jangan sampai ada TKA yang nakal,” kata Yudi, Minggu (4/2).

Menurutnya, sebagai upaya antisipasi TKA nakal maupun TKA ilegal maka harus dilakukan pengawasan TKA di semua wilayah.


Editor : bk01/mat | Sumber : suaramerdeka.com

BKSDA Jateng Peringatkan Serangan Buaya di Sungai Luk Ulo Kebumen

Petugas memasang pamflet peringatan serangan buaya di Sungai Luk Ulo Kebumen. (GATRA/Ridlo/BKSDA Jateng)

BULUSPESANTREN (www.beritakebumen.info) - Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Tengah memperingatkan warga agar tak beraktivitas di aliran Sungai Luk Ulo, Kebumen, terutama di daerah-daerah kemunculan kawanan buaya. Buaya itu, terakhir terdeteksi pekan ini di Desa Rantewringin Kecamatan Buluspaspesantren.

Koordinator Polisi Hutan BKSDA Jateng Wilayah Konservasi II, Rahmat Hidayat mengatakan buaya yang berada di habitatnya meningkatkan potensi konflik dengan manusia. Apalagi, sepanjang aliran sungai, banyak warga yang beraktivitas, mulai dari sekadar MCK hingga aktivitas penambangan.

Untuk itu, mulai pekan ini pihaknya memasang puluhan spanduk dan pamflet agar warga tak mendekat ke kawasan sungai yang terindikasi ada buayanya. Sejauh ini, BKSDA telah memasang 10 pamfelt di Desa Rantewringin dan muara sungai Luk Ulo.

“Total pamflet berjumlah 30 buah yang akan dipasang secara bertahap di sepanjang alur sungai Luk Ulo. Terutama, di wilayah tempat buaya itu pernah muncul,” ucap Rahmat Hidayat, Sabtu (25/11).

Menurut Rahmat, pemasangan pamflet itu bertujuan agar masyarakat meningkatkan kewaspadaan, sekaligus upaya preventif untuk mengantisipasi timbulnya korban jiwa di pihak warga. Ia pun meminta agar warga mengutamakan keselamatan dengan menghindari aktivitas di sungai Luk Ulo.

Terkait upaya penangkapan buaya di Kedungwinangun yang gagal, Rahmat mengimbau agar warga tak lagi berusaha menangkap buaya. Pasalnya, buaya adalah jenis predator yang agresif dan bisa mencelaki manusia. Terbaik, warga mengisolasi buaya yang menampakkan diri sambil menunggu petugas BKSDA datang untuk menangkap.

“Laporkan kepada aparat kepolisian, pemerintah desa atau langsung melapor kepada kami,” tandasnya.

Sebelumnya, pada pertengah Oktober 2017, warga juga dibuat heboh oleh buaya sepanjang 4 meter yang terdampar di areal persawahan desa Kedungwinangun Kecamatan Klirong, sekitar 3 kilometer dari Rantewringin. Buaya muara (Crocodylus porosus) itu diduga terseret banjir besar sungai dan akhirnya mendarat di persawahan warga. Predator itu didapati tengah berendam di lumpur oleh seorang petani.

Beberapa waktu sebelumnya, mamalia peninggalan zaman dinosaurus itu menampakkan diri di sepanjang aliran Sungai Luklulo yang membentang dari pegunungan utara Kebumen hingga bermuara di Laut Selatan Jawa. Tercatat, kawanan buaya muncul enam kali sejak musim kemarau di berbagai desa sepanjang Sungai Luk Ulo.


 Sumber : Gatra.com

Kebumen Juara 1 Rastra Award 2017

Kabupaten Kebumen meraih juara 1 Rasta Award Provinsi Jawa Tengah tahun 2017.

KEBUMEN (www.beritakebumen.info) - Kabupaten Kebumen meraih juara 1 Rasta Award Provinsi Jawa Tengah tahun 2017. Penghargaan bergengsi itu diserahterimakan dari Sekda Provinsi Jawa Tengah Sri Puryono, kepada Kepala Bagian Perekonomian Setda Kebumen Wahyu Siswanti saat peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) ke 37 di Alun-alun Giri Krida Bakti Wonogiri, Sabtu (4/11/2017).

Kabupaten Kebumen mendapat piagam penghargaan dan uang pembinaan sebesar Rp 8 juta atas prestasinya tersebut.

Menurut Wahyu Siswanti, penghargaan tersebut untuk kategori kabupaten terbaik di Jawa Tengah dalam hal manajemen pengelolaan beras untuk keluarga sejahtera rastra (Rastra). "Penghargaan ini untuk kategori Kabupaten. Alhamdulillah kita dapat juara satu," kata Wahyu Siswanti, Minggu (5/11).

Manajemen dalam pendistribusian beras rastra yang dimaksud, masih menurut Wahyu Siswati, yakni 6T : tepat jumlah, tepat sasaran, tepat waktu, tepat harga, tepat kualitas dan tepat administrasi.




Menurutnya, keberhasilan Pemkab Kebumen meraih juara I Rastra Award karena didukung beberapa faktor. Mulai dari kerja sama tim koordinasi, realisasi penyaluran dan tepat waktu tepat sasaran kepada rumah tangga sasaran. Prestasi ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya mendapat peringkat II.

Sementara itu, Desa Banyumudal Kecamatan Buayan yang ikut maju ke tingkat provinsi yang mewakili Kebumen atas inovasinya dalam penyaluran rastra, harus puas dengan menduduki peringkat kedelapan tingkat Jawa Tengah. Inovasi yang dilakukan yakni dengan memasang stiker 'khusus' yang ditempel di rumah KPM.

Tahun ini, terdapat 118.235 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) penerima rastra di Kabupaten Kebumen yang terdiri dari unsur Program Keluarga Harapan (PKH) dan non PKH. (*)

Kebumen Masuk Zona Merah Kemiskinan di Jateng

KEBUMEN (www.beritakebumen.info) - Kebumen ada dalam daftar 15 Kabupaten di Jawa Tengah yang masuk zona merah kemiskinan. Hal itu diungkap Wakil Gubernur Jawa Tengah Heru Sujatmoko saat memimpin Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di Operation Room Graha Adiguna Kompleks Pemkab Purbalingga, Kamis (19/10/2017).

Heru menyebut 15 kabupaten/kota termiskin di Jawa Tengah, yakni Kabupaten Wonosobo, Kebumen, Brebes, Purbalingga, Rembang, Pemalang, Banjarnegara, Banyumas, Klaten, Sragen, Cilacap, Demak, Purworejo, Grobogan, dan Demak.

Penelusuran Berita Kebumen, angka kemiskinan di kabupaten beriman ini pada 2015 lalu mencapai 20,44 persen. Sehingga menempatkan Kabupaten Kebumen sebagai kabupaten/kota termiskin kedua di Jawa Tengah.

Meski demikian, Kebumen memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi di eks Karesidenan Kedu.

"Kebumen itu unik, angka kemiskinannya tinggi. Tetapi pertumbuhan ekonominya juga tertingi di eks Karesidenan Kedu. Bahkan lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah," kata Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, dikutip dari rri.co.id pada Musrenbangwil se-eks Karesiden Kedu di Pendopo Rumah Dinas Bupati Kebumen, pada Selasa (21/3/2017) lalu.

Kabupaten Kebumen pada 2018 ditarget dapat menekan angka kemiskinan hingga 5,74 persen, pada kisaran angka angka 14,7 persen. Berbagai upaya dilakukan Pemkab Kebumen untuk percepatan penanggulangan kemiskinan. Salah satunya dengan inovasi pelayanan berupa jaminan kesehatan gratis bagi masyarakat yang tidak memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau Kartu Indonesia Sehat (KIS). Program tersebut diluncurkan langsung oleh Bupati Kebumen Mohammad Yahya Fuad di Puskesmas Pejagoan, Rabu (27/9/2017) lalu.




Program tersebut menyasar 41.000 warga Kebumen yang belum terlayani program asuransi kesehatan. Meliputi layanan rawat inap, rawat jalan, layanan kelahiran di Puskesmas dan layanan rujukan ke rumah sakit. Dengan hanya menunjukan KTP dan KK domisili Kebumen, masyarakat bisa menikmati layanan kesehatan gratis ini. Dengan layanan itu diharapkan masyarakat yang belum terlindungi asuransi kesehatan akan merasakan manfaatnya.

"Program ini menyasar warga Kebumen yang belum mendapat layanan asuransi," Mohammad Yahya Fuad.

Adapun fasilitas kesehatan yang melayani program gratis tersebut adalah 10 Puskesmas rawat inap dan dua rumah sakit milik Pemkab Kebumen. Puskesmas rawat inap yang dimaksud meliputi Puskesmas Rawat Inap Ayah I, Gombong I, Karanganyar, Karangsambung, Petanahan, Pejagoan, Kutowinangun, Mirit, Ambal I dan Puskesmas Alian. Sedangkan rumah sakit rujukan untuk program ini adalah RSUD dr Soedirman Kebumen dan RSUD Prembun. (bk/mat)

32 Daerah di Jateng Rawan Banjir dan Longsor

Luapan air Sungai Kedungbener sebabkan banjir di Kebumen, Selasa (17/10/2017). (Foto: BK)

SEMARANG (www.beritakebumen.info) - Sebanyak 32 kabupaten/kota di Jawa Tengah rawan bencana alam berupa banjir dan tanah longsor selama musim hujan 2017.

"Kecuali Kota Salatiga, Semarang, dan Tegal, semua daerah di Jateng rawan bencana banjir dan longsor," kata Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah Sarwa Pramana di Semarang, Senin.

Hasil rekapitulasi wilayah terdampak bencana banjir dan tanah longsor pada tahun ini, sebanyak 334 kecamatan dan 1.719 desa di Provinsi Jateng rawan banjir, sedangkan 335 kecamatan serta 1.594 desa rawan longsor.

Terkait dengan hal itu, Sarwa meminta seluruh kepala daerah yang rawan banjir dan longsor untuk mengeluarkan siaga darurat banjir, longsor, dan puting beliung sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi berbagai bencana alam yang berpotensi terjadi pada musim hujan.

Menurut dia, kesiapsiagaan menghadapi bencana ini penting karena berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Jateng, puncak musim hujan akan terjadi pada Desember 2017.

"Curah hujan di Jateng pada Desember 2017 diprakirakan antara 300-500 milimeter atau sangat tinggi sehingga hampir di seluruh kabupaten/kota berpotensi terjadi banjir dan longsor," ujarnya.

Sarwa berharap tidak terjadi banjir bandang ataupun tanggul sungai jebol dan tanah longsor saat puncak musim hujan.

"Banjarnegara, Purworejo, Karangayu, Wonosobo, Kebumen, Cilacap, Banyumas, Pemalang, Brebes, Kudus, dan Pati menjadi prioritas daerah yang harus diwaspadai banjir longsor," katanya.

Sebagai kesiapan menghadapi bencana banjir dan longsor pada musim hujan tahun ini, BPBD Jateng telah berkoordinasi dan menggelar rapat koordinasi dengan para pemangku kepentingan penanggulangan bencana di Jateng seperti BMKG, PMI, Dinas ESDM, Basarnas, TNI, Polri.

BPBD Jateng juga melakukan pengadaan logistik kebencanaan yang sebagian telah didistribusikan ke beberapa kabupaten/kota.

"Selain dana tidak terduga daru Gubernur Jateng sebesar Rp45 miliar, minggu ini saya coba untuk mendspatkan dana siap pakai dari BNPB yang jumlahnya diperkirakan Rp11-12 miliar," ujarnya.

Dana siap pakai dari BNPB itu akan digunakan untuk pembelian kebutuhan logsitik kebencanaan seperti karung, jas hujan, sepatu boots, alat semprot, serta berbagai makanan.

Sumber: Antaranews.com

Rustriningsih Siap Maju di Pilkada Jateng, tetapi Minat Saja Tak Cukup

Rustriningsih. Foto diambil pad 1 Oktober 2012 ketika ia masih menjabat sebagai Wakil Gubernur Jawa Tengah. (FOTO: KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA)

SEMARANG (www.beritakebumen.info) - Wakil Gubernur Jawa Tengah periode 2008-2013 Rustriningsih menyatakan minatnya untuk ikut serta berpartisipasi dalam gelaran Pilkada Jateng 2018. Diusung atau tidak, dia menyerahkan mekanisme itu ke partai politik.

Menurut Rustri, minat saja tak cukup untuk ikut berkompetisi. Untuk ikut dalam kompetisi harus mengikuti mekanisme yang ada di partai politik.

"Minat saja enggak cukup, harus ada kesempatan dan peluang," kata Rustri di Semarang, Sabtu (14/10/2017).

Sejauh ini hanya PDI Perjuangan yang dapat mengusung sendiri calon untuk bertarung di Pilkada Jateng 2018. Partai lain harus berkoalisi untuk bisa memenuhi syarat mengajukan calon kepala daerah.

Rustriningsih menyatakan siap jika ada partai yang menunjuknya sebagai calon kepala daerah.

"Ranah di luar independen itu di luar kemampuan saya, saya serahkan yang di atas," kata dia.

Sebagai bahan persiapan, Rustri mulai mengajak masyarakat untuk memberi masukan ke pemerintah. Berbagai seminar, dialog, hingga kegiatan sosial keagamaan terus dilakukan dalam rangka memberi masukan.

Rustri juga ingin agar ada pendampingan dari pemerintah untuk memberdayakan komunitas. Komunitas di masyarakat perlu digandeng untuk mengatasi berbagai persoalan yang ada.

"Saya bereksperimen pada majelis taklim untuk menabung, itu saja sudah dapat saldo ratusan juta. Itu masih iseng, kalau digarap betul bisa lebih cepat. Pendampingan kepada komunitas itu bagian dari keperpihakan," ujarnya.

Sumber: Kompas.com