Bupati Kebumen Resmikan Lima Puskesmas dan Labkesda Senilai Rp 9,066 Miliar

Bupati Kebumen menandatangani prasasti peresmian gedung puskesmas dan labkesda. (Foto: Humas Kebumen)

KEBUMEN (www.beritakebumen.info) - Bupati Kebumen Mohammad Yahya Fuad meresmikan lima Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda), Rabu (17/1/2018) di Puskesmas Karanganyar. Enam bangunan yang diresmikan yakni Puskesmas Karanganyar, Puskesmas Kebumen I, Puskesmas Kebumen III, Puskesmas Petanahan dan Puskesmas Ambal II,serta Pembangunan Gedung Laboratorium Kesehatan Daerah.

Kepala Dinas Kesehatan dokter Rini Kristiani menjelaskan, pembangunan Puskesmas Non Perawatan dan Puskesmas Perawatan itu bersumber APBD tahun anggaran 2017. Khusus pembangunan Puskesmas Petanahan bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 2017.

Nilai nominal paket rehab gedung UPT Dinas Kesehatan Kebumen sesuai pagu anggaran sebesar Rp 12,2 miliar. Adapun nilai kontrak pekerjaan sebesar Rp 9,066 miliar atau 73,11 %. "Sehingga efisiensi anggaran silpa sebesar Rp 3,333 miliar atau 26,89 %," ujar dokter Rini Kristiani.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kebumen, hingga 2017 dari 37 UPT Puskesmas yang sudah dilakukan regabilitasi total sejumlah 23 PT. Selanjutnya 2018 direncanakan sebanyak 4 UPT dan 2019 sebanyak 4 UPT. "Diharapakan sampai 2021 seluruh UPT kesehatan sudah direhabilitasi total," ujarnya.

Dalam kesempatan itu juga diserahkan SK kepada 21 dokter umum dan tiga dokter gigi sebagai pegawai non PNS BLUD Puskesmas. Pengangkatan dan penempatan pegawai non PNS dokter dan dokter gigi itu disesuaikan dengan kebutuhan SDM kesehatan di puskesmas rawat inap dan rawat jalan.

"Sekarang ini, di puskesmas rata-rata terdapat dua dokter," tandas dokter Rini Kristiani.

Kualitas Layanan

Bupati Mohammad Yahya Fuad meminta dengan dibangunnya sarpras kesehatan itu semakin meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Kebumen. Sehingga akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. "Pembangunan Puskesmas dan Labkesda ini merupakan wujud komitmen Pemkab Kebumen terhadap peningkatan pelayanan kesehatan, melalui terwujudnya Puskesmas yang representatif. Yang memenuhi persyaratan, khususnya dari aspek bangunan," ujarnya.

Menurut Yahya Fuad, Puskesmas merupakan garda terdepan layanan kesehatan masyarakat. Di Puskesmas, masyarakat akan mendapatkan layanan kesehatan sehari-hari. Sehingga baik-buruknya layanan pemerintah daerah di bidang kesehatan, sangat tergantung pada kinerja dan citra baik Layanan Puskesmas.

"Untuk itu, saya berharap, pelayanan di Puskesmas makin baik. Layani warga dengan sepenuh hati, mengabdi untuk kemanusiaan," pintanya.

Dia menambahkan, Puskesmas di Kebumen didesain sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). "Ini merupakan wujud nyata komitmen Pemkab Kebumen untuk mewujudkan pelayanan yang Prima (Profesional, Inovatif, Komitmet, Akuntatel) dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.


Editor : bk01 | Sumber : Suara Merdeka, Humas Kebumen

Rencana Pembangunan Kawasan Indusri, Pemkab Kebumen Siapkan 315 Hektar Lahan

KEBUMEN (www.beritakebumen.info) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kebumen serius terkait rencana pembangunan Kawasan Industri Kebumen sebagai salah satu upaya tekan pengangguran dan kemiskinan. Untuk itu, Pemkab Kebumen telah menyiapkan lahan seluas 315 hektar milik pemerintah daerah yang berada di tiga desa di Kecamatan Petanahan. Yaitu Desa Tegalretno, Karanggadung dan Desa Karangrejo. Lokasinya berada sekitar 300 meter dari Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS) menuju pantai.

Hal itu terungkap saat Focus Group Discussions (FGD) pra Detail Engineering Design (DED) yang pertama diselenggarakan di Hotel Meotel Kebumen, Senin (6/11/2017).

Dari lahan seluas 315 hektar tersebut, 131,77 hektar digunakan untuk Kawasan Industri. Terbagi menjadi pengembangan kawasan industri besar seluas 76,15 hektar, industri sedang 26,46 hektar, dan industri kecil 29,16 hektar. Selain itu, untuk pengembangan akses jalan seperti jalan utama selebar 40 meter seluas 20,35 hektar. Kemudian, jalan sekunder lebar 24 meter seluas 15,42 hektar dan jalan lingkungan lebar 12 meter seluas 2,60 hektar.

Sedang untuk pembangunan instalasi pengolahan air baku seluas 9,04 hektar, pengolahan air limbah 7,93 hektar. Untuk area perumahan 2,96 hektar, perkantoran 10,66 hektar, pergudangan 37,50 hektar, dan selebihnya untuk pembangunan fasilitas lainnya, seperti pemadam kebakaran, power plant dan area kantor pengelola.




FGD yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri (PPI) Kementerian Perindustrian RI ini menghadirkan narasumber
Wahyu Fidriyanto, dari Ditjen PPI Wilayah III Kementerian Perindustrian RI, Konsultan dari PT Petrowidia Jasantara, Awan Kuswara dan Asisten Sekda Tri Haryono.

Dalam paparannya, Wahyu Fidriyanto, menyampaikan Pemkab Kebumen telah memiliki modal yang cukup untuk membangun Kawasan Industri. Yakni tersedianya lahan yang statusnya milik pemerintah daerah sendiri. Pasalnya, selama ini pembangunan kawasan industri selalu terhambat dengan permasalahan lahan. "Kabupaten Kebumen sudah memiliki modal yang besar karena sudah memiliki lahan," kata Wahyu dalam paparannya.

Menurutnya, setelah ketersedian lahan, Pemkab Kebumen segera diminta untuk menyediakan regulasinya. Yang mengatur tentang penyertaan modal dan badan usaha yang akan mengelola Kawasan Industri Kebumen. "Ini pekerjaan rumah Pemkab Kebumen sambil paralel menyiapkan DED," imbuhnya.

Asisten Sekda Tri Haryono, yang memmbacakan sambutan tertulis Bupati Kebumen Mohammad Yahya Fuad, menyampaikan pembangunan kawasan industri merupakan bagian penting dalam meningkatkan perekonomian daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kebumen.

"Kawasan Industri untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian sekaligus menciptakan pertumbuhan wilayah kabupaten kedepan yang berkesinambungan untuk kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Kebumen," terang Tri Haryono. (*/ekspres)

Pemkab Kebumen Targetkan Pugar 5.618 RTLH Sampai Ahir Tahun

KEBUMEN (www.beritakebumen.info) - Pemerintah Kabupaten Kebumen menarget 5.618 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dapat dipugar, sesuai dengan alokasi anggaran pemugaran RTLH tahun ini.

Adapaun sumber dana menurut Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perkim LH Kebumen, Kun Pramono, dari berbagai program. "Ada yang dari APBD, Bantuan Provinsi, APBD, sampai CSR," kata Kun Pramono.

Melalui Program Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu (P2MKM) Pemkab Kebumen mengalokasikan 2.300 RTLH. Dananya menggunakan APBD 2017.  Kemudian dari Kementerian Sosial sebanyak 345 RTLH melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Dana Alokasi Khusus (DAK) melalui Kementerian PUPR sebanyak 453 rumah.

Selanjutnya, dari Bantuan Provinsi Jawa Tengah sebanyak 704 rumah, Dana Desa (DD) 1.754 rumah dan CSR dari BAZNAS, BUMD, BUMN serta swadaya sebanyak 62 rumah. "Sehingga totalnya tahun ini ada 5.618 rumah kita pugar," tegas mantan Kabid Pemasaran Pariwisata Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kebumen, ini.

Kun Pramono, mengungkapkan bantuan untuk bedah rumah dari DAK Kementerian PUPR sebesar Rp 7,5 juta hingga Rp 15 juta. Kemudian, bedah rumah dari Bantuan Provinsi sebesar Rp 15 juta, sedangkan untuk program P2MKM sebesar Rp 10 juta. "Ini yang belum dari bantuan komunitas seperti dari Sedulur Kebumen, ada juga dari Republik Ngapak," imbuhnya.




Ia mengungkapkan, berdasarkan data base tahun 2014 di Kabupaten Kebumen ada 26.908 RTLH yang harus dipugar selama lima tahun. Sampai tahun 2019, pihaknya berharap sebanyak 20.000 RTLH bisa diselesaikan. Sedangkan sisanya dapat diselesaikan sesuai jadwal. "Paling tidak seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Kebumen, minimal tuntas RTLH," tegasnya.

Pihaknya berharap, dukungan semua pihak agar semua RTLH yang menjadi target program tersebut dapat diselesaikan. "Harapannya jika program ini berjalan dengan sesuai dengan target, akan mengurangi kemiskinan di Kabupaten Kebumen," tandasnya. (*)

Dana Desa Masih Mengendap di Rekening Kas Daerah Rp 77 milyar

KEBUMEN (www.beritakebumen.info) - Memasuki triwulan keempat tahun 2017 bulan Oktober, sejumlah desa di Kabupaten Kebumen masih belum mengajukan permohonan pencairan untuk Dana Desa (DD) tahap II. Akibatnya DD masih mengendap di rekening kas daerah hingga mencapai Rp 77 milyar.

Bahkan hingga Senin (23/10/2017) masih terdapat dua desa yakni Candirenggo Kecamatan Ayah dan Desa Jatimulyo Kecamatan Kuwarasan yang belum mengajukan pencairan tahap I. “Adapun nilai total dari kedua DD tersebut yakni Rp 702,5 juta,” tutur Kepala Dispermades P3A Kebumen Moh Amirudin melalui Kasi Pendapatan Desa Heru Siswanto.

Mengutip kebumenekspres, berdasarkan data Dispermades PPPA total DD yang cair pada tahap I senilai Rp 215.037.471.600. Dana tersebut diperuntukkan 447 desa di Kabupaten Kebumen. Sementara untuk tahap II hingga kini baru mencapai 208 desa yang mengajukan pencairan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan nilai Rp 66,5 miliar. “Masih 241 desa yang belum mengajukan pencairan DD tahap II, sehingga ada Rp 77.733.035.400 masih di rekening BPKAD," jelasnya didampingi stafnya Yan Setiawan.

Diakuinya, pencairan DD tahap II tahun 2017 kali ini sedikit molor, bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Molornya hal tersebut disebabkan adanya perubahan mekanisme pelaporan DD. Dimana saat ini pelaporan Dana Desa telah menggunakan aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) dan laporan pajak sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 50 tahun 2017. “Kami meminta meminta agar desa segera mengajukan pencairan,” paparnya.

Heru Siswanto menambahkan, proses pengajuan pencairan DD memang tidak ada batas akhir. Kendati demikian bagi desa yang belum diharapkan segara mengajukan. Hal ini berkaitan dengan keberlangsungan proses pembangunan yang sedang berlangsung di masing-masing desa. “Selain itu juga untuk mengantisipasi agar tidak menjadi saldo,” ucapnya. (*)