Bupati Kebumen Tak Jadi Mundur

Bupati Kebumen Terima Kunjungan Pengusaha Jepang, Minggu (28/1/2018). (Foto: Facebook/Yazid.Mahfudz)

KEBUMEN (www.beritakebumen.info) - Bupati Kebumen Mohammad Yahya Fuad, mengurungkan niatnya yang ingin mengundurkan diri dari jabatannya sebagai bupati, karena ditetapkan sebagai tersangka gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bahkan Yahya Fuad, telah aktif kembali menjalankan tugasnya sebagai bupati sejak Minggu (28/1).

Pada Minggu pagi, Yahya Fuad, menerima tiga investor dari Jepang yang menjajaki kerjasama di bidang perikanan di Pendopo Rumah Dinas Bupati. Kemudian pada Senin (29/1/2018), pemilik PT Tradha Group ini, mengikuti tiga agenda.

Yakni pada pukul 04.15 WIB mengikuti agenda Safari Subuh di Masjid Agung Kebumen, pukul 10.00 WIB menghadiri acara Pembayaran PBB 2018 Satu Hari Lunas Non Tunai di Balai Desa Ranterejo, Kecamatan Klirong. Kemudian pukul 13.00 WIB, bupati menyerahkan sertifikat tanah hak milik warga Eksodan di Desa Tanggulangin, Kecamatan Klirong.

Orang nomor satu di Kabupaten Kebumen ini nampak lebih tegar dan mulai terbuka dengan awak media setelah sepekan menenangkan diri. Kepada wartawan, Yahya Fuad, mengungkapkan dirinya akan menyelesaikan berbagai persoalan krusial sebelum mundur dari jabatannya. Diantaranya, terkait dengan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan kawasan industri.




"Saya pribadi ingin secepat mungkin (mundur). Tapi saya tidak ingin egois, ada proses yang harus saya selesaikan jangan sampai ada kesan saya tidak amanah dan tidak bertanggungjawab karena ditinggal begitu saja," tegas Yahya Fuad, usai menghadiri acara Pembayaran PBB 2018 Satu Hari Lunas Non Tunai di Balai Desa Ranterejo, Kecamatan Klirong, Senin (29/1) siang.

Bupati berharap, dirinya segera dapat menyelesaikan pekerjaan rumah tersebut, sehingga dia bisa mengakhiri tugasnya sebagai bupati dengan lebih tenang. "Ada beberapa hal yang perlu pengawalan. Sehingga nantinya siapapun yang meneruskan (sebagai bupati) akan lebih siap. Jangan sampai ada kesan saya meninggalkan begitu saja. Tidak harus sampai selesai total, tetapi harus sampai siap ditinggalkan," ungkapnya.
Seperti diberitakan, KPK menetapkan tersangka Yahya Fuad karena yang bersangkutan menerima suap dan gratifikasi. Selain Fuad, KPK juga menetapkan dua orang lainnya sebagai tersangka. Mereka adalah Hojin Anshori dari pihak swasta dan Komisaris PT KAK Khayub Muhammad Lutfi.

Menurut KPK, Fuad bersama-sama Hojin menerima suap dan gratifikasi senilai Rp 2,3 miliar. Suap tersebut terkait proyek pengadaan barang dan jasa yang anggarannya diperoleh dari APBD Kabupaten Kebumen.

Hojin sebelumnya merupakan anggota tim sukses saat Fuad mencalonkan diri sebagai bupati. Hojin diduga bertugas menerima dan mengelola fee yang diterima Fuad.
Adapun Khayub diduga sebagai salah satu pemberi suap dan gratifikasi kepada Fuad. (ori)


Sumber : Kebumen Ekspres

Benarkan Dirinya Jadi Tersangka KPK, Yahya Fuad Terima Gratifikasi Sebelum Menjabat Bupati

Bupati Kebumen Mohammad Yahya Fuad. (Dok BK)

KEBUMEN (www.beritakebumen.info) - Bupati Kebumen Mohammad Yahya Fuad membenarkan bahwa dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan tuduhan menerima gratifikasi. Hal itu ia ketahui setelah menerima surat dari KPK hari Sabtu, 20 Januari 2018 siang. Bupati pun meminta maaf kepada seluruh masyarakat Kebumen.

Terkait tuduhan gratifikasi, bupati berpendapat, penerimaan yang dimaksud bukan gratifikasi. Ia menerimanya dalam posisi sebagai pengusaha dan sama sekali tidak terkait dengan jabatannya, karena terjadi sebelum dilantik sebagai Bupati Kebumen.

Klarifikasi dan permohonan maaf tersebut disampaikan Bupati pada Rapat Dinas mendadak, Senin (22/1/2018) di Ruang Jatijajar Kompleks Pendopo Rumah Dinas Bupati Kebumen, yang dihadiri seluruh pimpinan OPD dan Camat se Kabupaten Kebumen.




Berkait dengan hal tersebut, Bupati berkeinginan untuk mengundurkan diri dari jabatan Bupati Kebumen agar bisa fokus menjalani proses hukum; dan tidak mengganggu jalanya roda pemerintahan. Namun saran dari para pimpinan OPD agar tetap menjalankan tugas sebagai Bupati sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Sekda dan pimpinan OPD menyerahkan sepenuhnya keputusan mundur atau tidaknya Bupati. Bila terpaksa harus mundur pun, disarankan tidak perlu tergesa-gesa agar bisa menyelesaikan masalah-masalah krusial terlebih dahulu untuk memastikan bahwa program-program utamanya dalam pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat bisa berjalan dengan baik.

Bupati meminta kepada jajaran SKPD bersama masyarakat untuk tetap bersemangat bekerja dan melaksanakan program-program pembangunan yang telah dicanangkan bersama.

Bupati juga beritikad baik untuk mengikuti seluruh proses hukum, dan memberikan fakta-fakta yang sebenarnya di pengadilan.

Bupati mohon didoakan agar diberikan kekuatan, kesehatan dan kesabaran dalam menjalani ujian tersebut.



| Editor : BK | Sumber : Humas Kebumen

APBD 2018; Wah Ada Anggaran Semu Rp 163,9 Miliar di Kebumen

Wakil Bupati Kebumen KH Yazidz Mahfudz menyerahkan dokumen Raperda APBD Kabupaten Kebumen tahun anggaran 2018 kepada Wakil Ketua DPRD Kebumen Bagus Setyawan, Selasa (21/11/2017). (istimewa)

KEBUMEN (www.beritakebumen.info) - Dalam Rencana Anggaran Pendapatan Belanja (APBD) Kabupaten Kebumen tahun anggaran 2018 ditemukan masih ada defisit anggaran semu. Hal itu nampak ada rencana defisit anggaran Rp 163,93 miliar. Namun defisit itu tertutup, dari Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) tahun anggaran 2017 sebesar Rp 174,186 miliar dan penerimaan kembali pemberian pinjaman sebesar Rp 1,5 miliar setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 11,75 miliar.

Hal itu terungkap dalam Nota Keuangan APBD Kabupaten Kebumen tahun anggaran 2018 yang dibacakan Wakil Bupati Kebumen KH Yazid Mahfudz pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Kebumen, Selasa (21/11/2017). Rapat paripurna yang dihadiri 32 anggota DPRD Kebumen dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kebumen Bagus Setyawan, dengan acara penyampaian dokumen Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Kabupaten Kebumen tahun anggaran 2018 dan lampiranya.

Rencana pendapatan tahun 2018, menurut Yazid mencapai Rp 2.647 miliar lebih. Sedangkan rencana belanja mencapai Rp 2.810 miliar lebih. Rencana belanja sebagian besar untuk belanja tidak langsung, berupa gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai dan tunjangan tunjangan anggota dan pimpinam DPRD Kabupaten Kebumen sebesar Rp 1.144 miliar.




Belanja lain diantaranya dana hibah Rp 31,651 miliar, bantuan sosial Rp 38,218 miliar. Selain itu belanja bagi hasil Rp 15,014 miliar, bantuan keuangan Rp 488,822 miliar dan dana tidak terduga Rp 1 miliar.

Tahun anggaran 2018 ada 5 prioritas pembangunan, yakni peningkatan perekonomian berbasis pertanian dan pariwisata rencana anggaran Rp 344,197 miliart, pendidikan dan kesehatan rencana anggaran Rp 390,629 miliar, penanggulangan kemiskinan berbasis potensi unggulan dengan rencana anggaran Rp 66,020 miliar, peningkatan kehidupan sosial dan keagamaan rencana anggaran Rp 9,482 miliar. Prioritas kelima, peningkatan penerapan good and clean goverment dengan rencana anggaran Rp 139,700 miliar.(yve)


 Sumber : koranbernas

Bupati Lantik 50 Kades Terpilih, Kemiskinan Masih Jadi Sorotan

KEBUMEN (www.beritakebumen.info) - Bupati Kebumen Mohammad Yahya Fuad melantik 50 kepala desa (kades) terpilih, 49 orang hasil Pilkades serentak pada 6 September 2017 dan satu kades Desa Meles, Kecamatan Adimulyo pemenang Pilkades Pergantian Antar Waktu (PAW). Pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan kades tersebut dilaksanakan di Gedung Pertemuan Setda Kebumen, Selasa (21/11/2017).

Hadir pada pelantikan tersebut, Bupati Kebumen Mohammad Yahya Fuad dan istri, Ketua DPRD Cipto Waluyo, Kapolres Kebumen AKBP Titi Hastuti, Plt Sekda Mahmud Fauzi, serta sejumlah pejabat lainnya.

Bupati menekankan kepada para kades untuk fokus dalam mengatasi berbagai persoalan terkait dengan kemiskinan. "Kepala desa harus bekerja dengan cepat melayani masyarakat, terlebih menyangkut masalah kemiskinan," tegas bupati.

Bupati menyebut kemiskinan di Kabupaten Kebumen masih tinggi, yakni masih menduduki peringkat kedua sebagai kabupaten/kota termiskin di Jawa Tengah. Maka dari itu, peranan para kades penting dalam mengatasi persoalan kemiskinan di daerah masing-masing.

Bupati juga meminta para kades harus memberikan pelayanan optimal, ramah, cepat, mudah, dan murah kepada masyarakat. "Jika ini diterapkan maka masyarakat akan puas dengan pelayanan dari pemerintah desa," ujarnya.

Bupati yakin, para kades baru ini mampu mengemban amanah masyarakat dengan baik. Terlebih, mereka terpilih dalam Pilkades yang bersih tanpa praktik politik uang alias 'wuwuran'.

"Kami meyakini pilkades tahun ini 90 persen bersih tanpa 'wuwuran'. Karena produk pilkades bersih maka masyarakat berharap kepala desanya juga bersih, amanah, dan antikorupsi," tutur bupati. (bk)

Stop Buang Sampah Sembarangan atau Bakal Kena OTT

Tanamakan budaya hidup bersih sejak dini, mulai dari tidak membuang sampah sembarangan. 

KEBUMEN (www.beritakebumen.info) - Pemkab Kebumen memiliki gebrakan baru dalam upaya menerapkan budaya hidup bersih. Yakni dengan melakukan razia operasi tangkap tangan (OTT) bagi warga yang membuang sampah sembarangan dalam waktu dekat ini.

Selain membudayakan hidup bersih, razia yang digelar tim dari Satpol PP dan Dinas Perkim dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen ini juga dalam rangka mendukung tekad PemkabKebumen untuk meraih Adipura tahun depan.

“Ini gebrakan baru Pemkab Kebumen terkait budaya hidup bersih sehat. Melalui gerakan ini diharapkan mereka yang masih suka buang sampah sembarangan tidak lagi mengulangi perbuatannya,”tandas Kepala Dinas Perkim dan LH Kebumen, Edi Riyanto ST MT belum lama ini.

OTT ini akan dilaksanakan di lokasi dan waktu yang sudah ditentukan. Sanksi akan diberikan bagi warga yang kedapatan membuang sampah sembarangan. Mulai dari peringatan, sanksi sosial hingga sanksi seuai perda.




Tim OTT tak akan segan mempublish wajah si pembuang sampah ke media sebagai bentuk sanksi sosial dan moral.

Menurut Edi, sanksi sosial ini akan lebih efektif untuk membuat jera masyarakat dibanding sanksi hukum.“Tapi kalau masih ngeyel juga terpaksa bisa berurusan dengan pengadilan karena kita aturan berupa perda tentang pengelolaan sampah,” imbuh Edi.

Untuk mendukung gebrakan tersebut, Pemkab Kebumen kini sudah membangun ribuan tempat sampah di seluruh penjuru kabupaten. Baik di tepi jalan, perumahan, perkantoran hingga pasar. Petugas sampah yang secara berkala mengambili sampah dari warga juga sudah disiapkan. (*)

Kebumen Optimis 2018 Raih Adipura

KEBUMEN (www.beritakebumen.info) - Bupati Kebumen Mohammad Yahya Fuad melaksanakan Kegiatan Jumat Bersih bersama para PNS dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kebumen, TNI dari Kodim 0709 Kebumen, Polres Kebumen, hingga komunitas peduli lingkungan dan masyarakat sekitar, Jumat (3/11/2017) pagi. Dalam kesempatatan itu, bupati mengungkapkan bahwa Pemkab Kebumen optimis tahun 2018 akan mendapat penghargaan Adipura.

"Salah satu janji dari kepala dinas (Perkim LH) yang baru tahun depan akan mempersembahkan Adipura untuk Kabupaten Kebumen," kata Mohammad Yahya Fuad, kepada wartawan, usai kegiatan kerja bakti.

Meski sudah bertahun-tahun Kebumen selalu gagal meraih penghargaan di bidang lingkungan tersebut, Bupati optimis tahun depan piala Adipura akan bisa diraih. Menurut bupati, salah satu penyebab terbesar gagalnya Kabupaten Kebumen meraih Adipura selama ini karena permasalahan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) yang nilainya masih rendah.

Dengan selesainya pembangunan TPA Kaligending, ia meyakini tahun depan nilainya akan lebih baik. "Kalau tahun lalu nilai TPA hanya mendapat 69, tahun depan bisa 75 atau lebih sehingga Adipura dapat kita raih," tegasnya.




Menurutnya, salah upaya untuk mewujudkan diraihnya penghargaan Adipura, yakni dengan kegiatan bersih-bersih lingkungan. Seperti yang dilakukan di Pasar Tumenggungan Kebumen, kemarin. Selain itu, kerja bakti bersih-bersih pasar dari sampah itu untuk memberikan contoh pada para pedagang pasar dalam hal kebersihan. "Ini untuk membudayakan kita untuk menjaga kebersihan. Mudah-mudahan akan berefek diraihnya Adipura," ujarnya.

Tak hanya itu, bupati juga menyampaikan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan pasar. Karena dengan pasar yang bersih pengunjung akan merasa nyaman dan pasar akan ramai.

"Sekarang yang kerja bakti membersihkan sampah lebih banyak para ASN atau PNS, besok para pedagang harus menjaga kebersihan di lingkungan tempat dagangnya masing-masing", imbuhnya.


Pada kesempatan itu, juga digelar dialog antara Bupati Mohammad Yahya Fuad dengan pedagang pasar. Yang dilanjutkan dengan pemberian tali asih kepada 98 petugas kebersihan dari bupati dan pengusaha Kebumen. (*/bk)

850 Perangkat Desa Kebumen ke Jakarta Menagih Janji Jokowi

Perangkat Desa Kebumen ikut orasi menagih janji Presiden Jokowi di Jakarta, Selasa (24/10/2017).

KEBUMEN (www.beritakebumen.info) - Ratusan perangkat desa Kebumen yang tergabung dalam Perangkat Desa Indonesia (PPDI) berangkat ke Jakarta hendak menemui Presiden Jokowi. Mereka mengikuti aksi demonstrasi menagih janji Presiden Joko Widodo, Selasa (24/10/2017) bersama dengan perangkat lainnya dari seluruh Indonesia. Para perangkat desa menyuarakan aspirasinya kepada Presiden Joko Widodo yang pernah menjanjikan mereka secara bertahap untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Menurut Ketua 1 PPDI Kebumen, Kasimin, ada 850 anggota PPDI Kebumen yang berangkat ke Jakarta menghadiri Silaturahmi Nasional PPDI itu. Mereka berangkat menggunakan 19 bus dan dua mobil itu berangkat dari Terminal Gombong, Senin (23/10/2017).

Sayang, mereka gagal bertemu Jokowi. Hanya Dirjen Kemendagri yang menyapa para perangkat desa. Selanjutnya, mereka hanya mengirimkan 20 orang sebagai perwakilan untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo di istana negara.

Melansir Kebumenekspres, Ketua PPDI Kebumen,Suhardi mengatakan, wajar bila para perangkat desa meminta peningkatan kesejahteraan. Pihaknya berharap agar pemerintahan Jokowi benar-benar menepati janjinya untuk menyejahterakan para perangkat desa. “Hal itu salah satunya dilakukan dengan merealisasikan janjinya untuk mengangkat perangkat desa menjadi PNS, secara bertahap atau minimal disetarakan dengan golongan 2a,” tegasnya.




Kendati terdapat perangkat desa yang pergi ke Jakarta, namun hal itu tidak mengganggu kinerja perangkat dalam melayani masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Kepala Desa Roworejo Amir Syarifudin. Pasalnya hanya dua sampai tiga perangkat yang berangkat ke Jakarta. “Benar, perangkat kami juga ada yang berangkat, tapi tidak sampai menganggu pelayanan kepada masyarakat. Sebab hanya dua orang,” jelasnya.

Menurut Amir, kepergian para perangkat desa untuk memenuhi pimpinan negara, merupakan sebuah hak. Artinya perangkat desa mempunyai hak untuk menyampaikan untuk menemui pimpinan negara atau presiden. “Itu hak mereka untuk melakukan itu, yang penting yang di sini dapat melayani masyarakat dengan baik,” ungkapnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kebumen Asep Nurdian, menurutnya meski para perangkat pergi ke Jakarta, namun tidak akan pelayanan tidak terganggu. Selain itu para perangkat yang akan berangkat juga tidak akan mendapatkan sanksi dari Pemerintah Kabupaten.”Paling per desa hanya diambil satu atau dua perangkat saja,” ucapnya. (*)

Dana Desa Masih Mengendap di Rekening Kas Daerah Rp 77 milyar

KEBUMEN (www.beritakebumen.info) - Memasuki triwulan keempat tahun 2017 bulan Oktober, sejumlah desa di Kabupaten Kebumen masih belum mengajukan permohonan pencairan untuk Dana Desa (DD) tahap II. Akibatnya DD masih mengendap di rekening kas daerah hingga mencapai Rp 77 milyar.

Bahkan hingga Senin (23/10/2017) masih terdapat dua desa yakni Candirenggo Kecamatan Ayah dan Desa Jatimulyo Kecamatan Kuwarasan yang belum mengajukan pencairan tahap I. “Adapun nilai total dari kedua DD tersebut yakni Rp 702,5 juta,” tutur Kepala Dispermades P3A Kebumen Moh Amirudin melalui Kasi Pendapatan Desa Heru Siswanto.

Mengutip kebumenekspres, berdasarkan data Dispermades PPPA total DD yang cair pada tahap I senilai Rp 215.037.471.600. Dana tersebut diperuntukkan 447 desa di Kabupaten Kebumen. Sementara untuk tahap II hingga kini baru mencapai 208 desa yang mengajukan pencairan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan nilai Rp 66,5 miliar. “Masih 241 desa yang belum mengajukan pencairan DD tahap II, sehingga ada Rp 77.733.035.400 masih di rekening BPKAD," jelasnya didampingi stafnya Yan Setiawan.

Diakuinya, pencairan DD tahap II tahun 2017 kali ini sedikit molor, bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Molornya hal tersebut disebabkan adanya perubahan mekanisme pelaporan DD. Dimana saat ini pelaporan Dana Desa telah menggunakan aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) dan laporan pajak sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 50 tahun 2017. “Kami meminta meminta agar desa segera mengajukan pencairan,” paparnya.

Heru Siswanto menambahkan, proses pengajuan pencairan DD memang tidak ada batas akhir. Kendati demikian bagi desa yang belum diharapkan segara mengajukan. Hal ini berkaitan dengan keberlangsungan proses pembangunan yang sedang berlangsung di masing-masing desa. “Selain itu juga untuk mengantisipasi agar tidak menjadi saldo,” ucapnya. (*)

Kebumen Masuk Zona Merah Kemiskinan di Jateng

KEBUMEN (www.beritakebumen.info) - Kebumen ada dalam daftar 15 Kabupaten di Jawa Tengah yang masuk zona merah kemiskinan. Hal itu diungkap Wakil Gubernur Jawa Tengah Heru Sujatmoko saat memimpin Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di Operation Room Graha Adiguna Kompleks Pemkab Purbalingga, Kamis (19/10/2017).

Heru menyebut 15 kabupaten/kota termiskin di Jawa Tengah, yakni Kabupaten Wonosobo, Kebumen, Brebes, Purbalingga, Rembang, Pemalang, Banjarnegara, Banyumas, Klaten, Sragen, Cilacap, Demak, Purworejo, Grobogan, dan Demak.

Penelusuran Berita Kebumen, angka kemiskinan di kabupaten beriman ini pada 2015 lalu mencapai 20,44 persen. Sehingga menempatkan Kabupaten Kebumen sebagai kabupaten/kota termiskin kedua di Jawa Tengah.

Meski demikian, Kebumen memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi di eks Karesidenan Kedu.

"Kebumen itu unik, angka kemiskinannya tinggi. Tetapi pertumbuhan ekonominya juga tertingi di eks Karesidenan Kedu. Bahkan lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah," kata Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, dikutip dari rri.co.id pada Musrenbangwil se-eks Karesiden Kedu di Pendopo Rumah Dinas Bupati Kebumen, pada Selasa (21/3/2017) lalu.

Kabupaten Kebumen pada 2018 ditarget dapat menekan angka kemiskinan hingga 5,74 persen, pada kisaran angka angka 14,7 persen. Berbagai upaya dilakukan Pemkab Kebumen untuk percepatan penanggulangan kemiskinan. Salah satunya dengan inovasi pelayanan berupa jaminan kesehatan gratis bagi masyarakat yang tidak memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau Kartu Indonesia Sehat (KIS). Program tersebut diluncurkan langsung oleh Bupati Kebumen Mohammad Yahya Fuad di Puskesmas Pejagoan, Rabu (27/9/2017) lalu.




Program tersebut menyasar 41.000 warga Kebumen yang belum terlayani program asuransi kesehatan. Meliputi layanan rawat inap, rawat jalan, layanan kelahiran di Puskesmas dan layanan rujukan ke rumah sakit. Dengan hanya menunjukan KTP dan KK domisili Kebumen, masyarakat bisa menikmati layanan kesehatan gratis ini. Dengan layanan itu diharapkan masyarakat yang belum terlindungi asuransi kesehatan akan merasakan manfaatnya.

"Program ini menyasar warga Kebumen yang belum mendapat layanan asuransi," Mohammad Yahya Fuad.

Adapun fasilitas kesehatan yang melayani program gratis tersebut adalah 10 Puskesmas rawat inap dan dua rumah sakit milik Pemkab Kebumen. Puskesmas rawat inap yang dimaksud meliputi Puskesmas Rawat Inap Ayah I, Gombong I, Karanganyar, Karangsambung, Petanahan, Pejagoan, Kutowinangun, Mirit, Ambal I dan Puskesmas Alian. Sedangkan rumah sakit rujukan untuk program ini adalah RSUD dr Soedirman Kebumen dan RSUD Prembun. (bk/mat)