Bupati Kebumen Resmikan Lima Puskesmas dan Labkesda Senilai Rp 9,066 Miliar

Bupati Kebumen menandatangani prasasti peresmian gedung puskesmas dan labkesda. (Foto: Humas Kebumen)

KEBUMEN (www.beritakebumen.info) - Bupati Kebumen Mohammad Yahya Fuad meresmikan lima Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda), Rabu (17/1/2018) di Puskesmas Karanganyar. Enam bangunan yang diresmikan yakni Puskesmas Karanganyar, Puskesmas Kebumen I, Puskesmas Kebumen III, Puskesmas Petanahan dan Puskesmas Ambal II,serta Pembangunan Gedung Laboratorium Kesehatan Daerah.

Kepala Dinas Kesehatan dokter Rini Kristiani menjelaskan, pembangunan Puskesmas Non Perawatan dan Puskesmas Perawatan itu bersumber APBD tahun anggaran 2017. Khusus pembangunan Puskesmas Petanahan bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 2017.

Nilai nominal paket rehab gedung UPT Dinas Kesehatan Kebumen sesuai pagu anggaran sebesar Rp 12,2 miliar. Adapun nilai kontrak pekerjaan sebesar Rp 9,066 miliar atau 73,11 %. "Sehingga efisiensi anggaran silpa sebesar Rp 3,333 miliar atau 26,89 %," ujar dokter Rini Kristiani.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kebumen, hingga 2017 dari 37 UPT Puskesmas yang sudah dilakukan regabilitasi total sejumlah 23 PT. Selanjutnya 2018 direncanakan sebanyak 4 UPT dan 2019 sebanyak 4 UPT. "Diharapakan sampai 2021 seluruh UPT kesehatan sudah direhabilitasi total," ujarnya.

Dalam kesempatan itu juga diserahkan SK kepada 21 dokter umum dan tiga dokter gigi sebagai pegawai non PNS BLUD Puskesmas. Pengangkatan dan penempatan pegawai non PNS dokter dan dokter gigi itu disesuaikan dengan kebutuhan SDM kesehatan di puskesmas rawat inap dan rawat jalan.

"Sekarang ini, di puskesmas rata-rata terdapat dua dokter," tandas dokter Rini Kristiani.

Kualitas Layanan

Bupati Mohammad Yahya Fuad meminta dengan dibangunnya sarpras kesehatan itu semakin meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Kebumen. Sehingga akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. "Pembangunan Puskesmas dan Labkesda ini merupakan wujud komitmen Pemkab Kebumen terhadap peningkatan pelayanan kesehatan, melalui terwujudnya Puskesmas yang representatif. Yang memenuhi persyaratan, khususnya dari aspek bangunan," ujarnya.

Menurut Yahya Fuad, Puskesmas merupakan garda terdepan layanan kesehatan masyarakat. Di Puskesmas, masyarakat akan mendapatkan layanan kesehatan sehari-hari. Sehingga baik-buruknya layanan pemerintah daerah di bidang kesehatan, sangat tergantung pada kinerja dan citra baik Layanan Puskesmas.

"Untuk itu, saya berharap, pelayanan di Puskesmas makin baik. Layani warga dengan sepenuh hati, mengabdi untuk kemanusiaan," pintanya.

Dia menambahkan, Puskesmas di Kebumen didesain sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). "Ini merupakan wujud nyata komitmen Pemkab Kebumen untuk mewujudkan pelayanan yang Prima (Profesional, Inovatif, Komitmet, Akuntatel) dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.


Editor : bk01 | Sumber : Suara Merdeka, Humas Kebumen

Kasus ODGJ Kebumen Terbesar Ketiga di Jateng, Kemiskinan Jadi Pemicunya

KEBUMEN (www.beritakebumen.info) - Kebupaten Kebumen menduduki peringkat ketiga untuk jumlah kasus orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di Jawa Tengah. Hal itu diungkap Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Perlindungan Ibu dan Anak Keluarga Berencana Kebumen dr H Ahmad Dwi Budi Satrio MKes, pada workshop "Dampak Kependudukan Terhadap Kemiskinan dan Gangguan Jiwa", Rabu (29/11/2017) lalu di Hotel Candisari, Karanganyar, Kebumen.


Budi Satrio menyebutkan, penyebab gangguan jiwa di Kebumen lebih banyak dipicu masalah kemiskinan pada keluarga ODJG. Kemiskinan kultural dan struktural itu lebih banyak disebabkan rendahnya rata rata lama sekolah penduduk Kebumen.

“Berdasarkan data statistik rata-rata sekolah penduduk hanya 6,7 tahun, sebagian besar lulus SD. Dengan pendidikan SD pekerjaan yang diperoleh jadi buruh tani, atau buruh lain,“ kata Budi Satrio.

Kemiskinan menjadi masalah yang menyulitkan penanganan ODGJ di Kebumen. Menurut Budi Satriyo, baru 60 persen pengidap gangguan jiwa yang tertangani.

Workshop yang diikuti oleh para camat dan perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kebemen, itu dibuka oleh Bupati Kebumen Mohammad Yahya Fuad. Narasumber yang dihadirkan yakni Ketua Koalisi Kependudukan Jateng, Prof Dr Saratri Wilonoyudo dan Prof Harry Misna, dari University of Melbourn Australia.

Bupati Mohammad Yahya Fuad dalam sambutannya menyampaikan, Pemkab Kebumen terus menggenjot program percepatan pengentasan kemiskinan, bebas pasung bagi penderita gangguan jiwa serta upaya pengendalian penduduk di Kabupaten Kebumen. Salah satu upayanya dengan memberikan fasilitas kepada warga miskin agar dapat hidup layak, baik pemberian asuransi kesehatan gratis serta bantuan lainnya.




Menurut bupati, kebiasaan merokok yang umumnya dilakukan warga miskin menjadi salah satu penyebab kemiskinan di Kabupaten Kebumen. Untuk itu, Pemkab Kebumen telah menerbitkan Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR). "Diharapkan melalui perda ini masyarakat perokok berkurang dan dapat hidup sehat juga sejahtera," tegasnya.

Terkait ODGJ, pada tahun ini Pemkab Kebumen melakukan sejumlah program terkait bebas pasung bagi penderita gangguan jiwa. Yang pendanaannya menggunakan berbagai bantuan diluar anggaran pemerintah seperti CSR.

Ia menambahkan, pada tahun depan Pemkab Kebumen akan tetap fokus pada pengentasan kemiskinan dan pengendalian penduduk. Sedangkan, untuk penanganan ODGJ, pihaknya akan mengefektifkan Gedung bekas RSUD lama menjadi shelter bagi ODGJ sebelum pasien benar-benar dinyatakan sembuh untuk bisa kembali ke masyarakat.

Sementara itu, Saratri mengatakan, Kebumen punya potensi sumber daya alam yang bisa dikembangkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Seperti potensi wisata dan kuliner. Kedua jenis potensi itu, jika bisa dimanfaatkan optimal, masyarakat dengan tingkat pendidikan yang rendah bisa meningkat kesejahteraanya. Beberapa desa menjadi desa wisata, dengan rata-rata pendidikan tidak tinggi, ternyata ekonominya bisa maju, dengan kreatifitas wisata dan kulinernya.

Pemberian bantuan sosial yang telah berjalan selama ini tidak menjadikan masalah kemiskinan di Kebumen teratasi. Masyarakat miskin butuh pemberdayaan ekonomi.

Potensi ekonomi yang ada di Kebumen bisa dijadikan modal pemberdayaan warga miskin meningkatkan pendapatanya. Dengan demikian mereka menjadi pelaku usaha kecil mikro.(*)


 | Editor : bk01/mat | Ref : BK-Bernas-Ekspres

Menkes Menjamin 8 Penyakit Katastropik Tetap Ditanggung BPJS

(www.beritakebumen.info) - Isu terkait 8 penyakit tidak lagi ditanggung oleh BPJS beredar luas di media beberapa waktu lalu. Menkes menegaskan itu tidak benar alias hoax. BPJS tetap menanggung biaya untuk 8 penyakit katastropik.

Penyakit yang dimaksud mencakup gangguan jantung, gagal ginjal, kanker, stroke, sirosis hepatitis, talasemia, leukemia, dan hemofilia.

Menteri Kesehatan Nila Moeloek saat berada di Majalengka, Jawa Barat, Senin (27/11/2017) mengatkan, tidak mungkin penyakit katastropik dicabut dari BPJS Kesehatan. "Jika dicabut, namanya bukan lagi asuransi jaminan kesehatan nasional," ujar Nila.

Menurut Nila, ada dua kemungkinan penyebab beredarnya isu itu. Bisa jadi wartawan salah tangkap atau Direktur Utama BPJS Kesehatan keliru bicara. Ia mengatakan akan membicarakan hal ini lebih lanjut dengan Dirut BPJS Kesehatan.

Akan tetapi, Nila mengatakan, pelayanan kesehatan bagi penyakit katastropik memang membutuhkan biaya besar. Jumlahnya sepertiga dari pembiayaan BPJS Kesehatan. "Tahun 2016 saja Rp 6,9 triliun anggaran JKN tersedot untuk kurang dari 1 juta penderita penyakit jantung," katanya.

Nila mengatakan, jika penyakit katastropik tidak lagi ditanggung BPJS Kesehatan, masyarakat pasti terbebani karena biaya pengobatan yang tinggi- Karena itu, menurut dia, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan tetap mengutamakan jaminan kesehatan cakupan semesta (universal coverage), termasuk menanggung biaya pelayanan kesehatan penyakit katastropik.

Menurut Nila, yang harus dilakukan untuk menekan biaya itu bukan menghentikan pembiayaan, melainkan menggencarkan pola hidup sehat di masyarakat Gaya hidup sehat, pola makan, dan pemeriksaan kesehatan rutin berpotensi mencegah munculnya penyakit katastropik.

"Dengan begitu, pola pikir warga dapat berubah dari pengobatan menjadi pencegahan penyakit Kami akan terus meng-galakkan edukasi kesehatan melalui puskesmas," katanya.

Kepala Humas BPJS Kesehatan Nopi Hidayat mengatakan, pihaknya masih menjamin pembiayaan kedelapan penyakit katastropik. Karena itu, ia meminta masyarakat tidak perlu khawatir terkait munculnya isu tersebut "Selama peserta JKN-KIS mengikuti prosedur dan ketentuan, kami jamin biayanya. Kami akan tunduk dan patuh terhadap segala kebijakan pemerintah," ujar Nopi.

Sumber Kompas menyebutkan biaya penanganan penyakit katastropik pada 2014-2016 sebesar Rp 363 triliun atau 28 persen dari biaya total pelayanan kese-hatan rujukan.

 Editor : bk01 | Sumber : Kompas